RSS

MEREK LOGO Dalam Produk Hukum HKI

06 Feb

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar ruang lingkup HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

  1. Hak Cipta (Copyrights)
  2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Menurut Eddy Damian, publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.

Hak kekayaan intelektual yang erat kaitannya dengan merek adalah hak cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Pada Undang-undang Hak cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ciptaan yang dilindungi antara lain buku, program komputer, pamflet, lagu atau musik, rekaman suara, lukisan, gambar (LOGO), foto, seni ukir maupun seni kaligrafi. Namun demikian, merek dalam beberapa hal bersinggungan dengan hak cipta. Hal ini terjadi karena untuk jenis ciptaan seperti simbol, logo, foto atau gambar bisa didaftarkan sebagai hak cipta dan juga bisa sekaligus sebagai merek.

Kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan atas hak cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo atau lukisan tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta.

Potensi dualisme pemilikan atas logo  akan selalu terjadi karena mekanisme pendaftaran kedua hak ini cukup berbeda. Dalam proses pendaftaran hak cipta tidak mengenal pemeriksaan substantif sehingga sangatlah mudah suatu ciptaan mendapatkan sertifikat. Pendaftaran hak dalam prakteknya selama ini, para pelaku usaha cenderung menekankan pada pendaftaran merek dan mengabaikan aspek hak cipta atas suatu merek yang hendak didaftar. Atas nama penghematan, pelaku usaha/perusahaan, seringkali mengabaikan pendaftaran hak cipta. Padahal biaya pendaftaan hak cipta tidak mahal. Tentu ini suatu penghematan berisiko tinggi, apabila dikaitkan dengan potensi dualisme kepemilikan merek yang hendak didaftarkan.

Kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perlindungan Hak Cipta dan Merek menyebabkan munculnya sengketa Hak Cipta yang sesungguhnya merupakan sengketa Merek. Pada dasarnya Perlindungan Hak Cipta hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi Ciptaan. Ciptaan yang dimaksud dalam konteks perlindungan Hak Cipta adalah karya yang memiliki sifat khas dan pribadi yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dengan demikian yang menjadi objek adalah Ciptaan itu sendiri yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman. Sedangkan perlindungan Merek pada dasarnya bertujuan melindungi produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari asosiasi yang keliru terkait sumber dari produk tersebut yang kemudian akan melindungi produsen maupun konsumen atas produk yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Merek sendiri didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perbedaan antara kedua perlindungan diatas sering menjadi kabur terutama ketika kekayaan intelektual yang disengketakan berupa logo yang dijadikan Merek. Perlindungan ganda memang dimungkinkan terhadap logo yang dijadikan Merek namun penerapannya haruslah melihat kembali kepentingan sebenarnya dibalik klaim yang diajukan penggugat. Jika ingin melindungi sebuah Ciptaan dari tindakan yang melanggar hak eksklusif seseorang atas sebuah Ciptaan (baik hak ekonomi maupun moral) maka gunakanlah perlindungan Hak Cipta. Namun gunakanlah perlindungan Merek apabila yang ingin dilindungi adalah sebuah produk (barang maupun jasa) dari adanya pemalsuan asosiasi oleh pihak lain (kompetitor) yang dapat mengganggu tingkat penjualan maupun reputasi produk tersebut.

Dalam perkembangan HKI saat ini telah diumumkannya Undang-undang Hak Cipta baru yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014 menggantikan Undang-undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Ada beberapa hal yang mengalami perubahan, khususnya pada bagian kedua CIPTAAN YANG DILINDUNG Pasal 40 Ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan : “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”; dan pada BAB X mengenai PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT dimana pada Pasal 65 menyebutkan “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”. Dari Undang-undang Hak Cipta yang terbaru dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, tetapi masih bisa menimbulkan kebingungan karena dalam Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sekarang ini belum tertuangnya definisi mengenai Logo seperti apa yang tertuang secara jelas pada Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 40 Ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan : Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Pasal 65 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan : Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Menurut David E. Carter menjelaskan “logo adalah identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. Logo dapat juga disebut dengan simbol, tanda gambar, merek dagang (trademark) yang berfungsi sebagai lambang identitas diri dari suatu badan usaha dan tanda pengenal yang merupakan ciri khas perusahaan”.

Pertimbangan-pertimbangan tentang logo yang baik itu harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:

  1. Original & Desctinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan daya pembeda yang jelas
  2. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda.
  3. Simple atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.
  4. Memorable, atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, bahkan dalam kurun waktu yang lama.
  5. Easily associated with the company, dimana logo yang baik akan mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau organisasi.
  6. Easily adaptable for all graphic media. Disini, faktor kemudahan mengaplikasikan (memasang) logo baik yang menyangkut bentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada proses pencanangan. Hali itu untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam penerapannya.

Tujuan dari logo menurut David E. Carter, yaitu:

  1. Sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik.
  2. Sebagai penunjuk karakter perusahaan di mata publik.
  3. Menginformasikan jenis usaha untuk membangun image.
  4. Merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan.
  5. Menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan.

Jenis-jenis logo menurut pendapat John Murphy dan Michael Rowe yaitu :

  1. Logo berupa nama (Name only logos)
  2. Logo berupa nama dan gambar (Name/symbol logos)
  3. Logo berupa inisial/singkatan nama (Initial letter logos)
  4. Logo berupa nama dengan visual yang khusus (Pictorial name logos)
  5. Logo asosiatif (Associative logos)
  6. Logo dalam bentuk kiasan (Allusive logos)
  7. Logo dalam bentuk abstrak (Abstract logos)

Dari penjelasan diatas, kita bisa menilai bahwa Logo mempunyai pengertian, Teori, Tujuan dan Jenis-jenis yang khusus. Logo bisa berupa gambar, tulisan, atau gabungan antara keduanya. Anatomi logo bisa membantu memahami jenis dan elemen visual pembentuk logo. Surianto Rustan menjelaskan bahwa “mengetahui anatomi dan jenis logo akan mempermudah dalam menentukan logo apa yang akan dibuat dan jenis mana yang paling mewakili kepribadian entitasnya”. Per Mollerup (seperti dikutip Surianto Rustan, 2009) menjelaskan “picture mark dan letter mark, kiranya cukup memadai untuk menyebut elemen gambar dan elemen tulisan dalam sebuah logo.”

Pengertian gambar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan barang yang meliputi orang, tumbuhan, binatang, alam, dan sebagainya yang dapat dibuat dengan coretan pensil ataupun alat lain dengan media kertas dan sebagainya.

Beberapa pengertian gambar menurut Para Ahli :

Menurut Oemar Hamalik berpendapat bahwa “Gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran”.

Menurut Katherine Klipper Merseth gambar itu bernilai lebih dari seribu kata-kata, gambar juga dapat mewakili kata-kata yang ingin disampaikan bahkan gambar dapat menjadi sangat ampuh dalam menyampaikan pesan melebihi kata-kata jika digunakan dengan cerdik.

Terdapat kata “karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar” dan “seni lukis berupa logo” dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menandakan bahwa setiap karya ciptaan di definisikan secara spesifik, jika disandingkan dengan kata “tanda berupa gambar” pada definisi merek Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memiliki pengertian yang sangat luas, dikarenakan pengertian gambar tidaklah menjabarkan secara spesifik makna dari kata “LOGO” yang tertuang pada Pasal 65 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dalam Undang-undang Merek sekarang ini belum ada definisi penjelasan tentang LOGO

Dari sini kita tahu bahwa pengertian gambar itu sangat luas. Bukan hanya dan objek gambar itu saja yang beragam, tapi alat, media dan teknik menggambar pun bermacam-macam. Untuk itu perlunya penjelasan secara spesifik pengertian tentang Logo pada definisi merek Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dikarenakan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 65 menyebutkan secara jelas “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.” Mengingat produk hukum HKI dalam hal ini Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sangat memunginkan terjadinya perbedaan penafsiran dan penerapanya, maka dari itu perlu di selaraskan dan di integrasikan produk hukum HKI yang satu dengan yang lainnya. Kiranya bisa sebagai pertimbangan untuk kedepannya apabila akan me-revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Referensi :

  1. Undang-undang 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
  2. Undang-undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  3. Undang-undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek
  4. http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/
  5. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/572/jbptunikompp-gdl-tonyvancha-28556-10-unikom_t-i.pdf
  6. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29074/4/Chapter%20I.pdf
 
Leave a comment

Posted by on February 6, 2015 in Office

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: