RSS

RUU Hak Cipta Disahkan “Mematikan” Hak Ekonomi Insan Perfilman Indonesia

30 Sep

Lagi seru dan hangatnya pemberitaan di media masa mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta (RUU Hak Cipta) oleh DPR tanggal 16 September 2014 yang lalu Sumber : DetikNews . Mengapa saya memberikan judul pada artikel kali ini menggunakan kata “Mematikan” Hak Ekonomi Insan Perfilman Indonesia? Memang sedikit agak “mengerikan”, tentunya ada alasan tersendiri terhadap makna kata tersebut. Bisa dibilang mungkin saya orang yang pertama kali menganalisis RUU Hak Cipta tersebut kali ini. Bisa dibilang RUU Hak Cipta kali ini “Pure” mengadopsi dari Korea Copyright Act. Bisa dibilang kurangnya pemahaman maksud dan tujuan dalam proses peng-adopsian setiap pasal-pasal yang tertuang di Korea Copyright Act. Mengapa saya bisa katakan begitu? karena saya terlibat walau tidak secara langsung terhadap penyebaran “Ide” pembuatan RUU Hak Cipta kali ini dengan memberikan contoh Korea Copyright Act hanya kepada “satu” orang pejabat di Ditjen HKI yang diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan komparasi dari negara-negara lain. Saya merupakan satu-satunya staf di Ditjen HKI yang ditugaskan mengemban ilmu cukup lama mengenai sistem Hak Cipta di Korea selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu saya sangat paham dan mengerti konsep dari Korea Copyright Act tersebut sampai proses penerapannya. Disamping itu adanya masalah sangat terlalu pelik pada sistem birokrasi di negeri ini dan sangat memungkinkan perbedaan persepsi terhadap maksud, tujuan dan inti dari Korea Copyright Act. Taukah anda apa yang dimaksud “Mematikan” dalam artikel saya kali ini?

Oke… mari kita telisik terlebih dahulu beberapa pasal RUU Hak Cipta yang sudah disahkan oleh DPR disandingkan dengan Korea Copyright Act :

RUU Hak Cipta

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 terdapat definisi :

6. Pelaku Pertunjukan adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang secara sendiri-sendiri atau bersama‑sama menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.

15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

BAB III HAK TERKAIT

 

Pasal 23

1. Pelaku Pertunjukan mempunyai hak ekonomi.

2. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a) Penyiaran atau Pengomunikasian atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

c) Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;

d) Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

e) penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan

f) penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

3. Penyiaran atau Pengomunikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

a) hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau

b) Penyiaran atau Pengomunikasian kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah:

a) difiksasi;

b) dijual; atau

c) dialihkan kepemilikannya,oleh Pelaku Pertunjukan kepada orang lain.

Pasal 24

1. Produser Fonogram mempunyai hak ekonomi

2. Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a) Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

b) Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

c) penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

d) penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

3. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.

4. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Pasal 25

1. Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi

2. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a) Penyiaran ulang siaran;

b) Pengomunikasian siaran;

c) Fiksasi siaran; dan/atau

d) Penggandaan Fiksasi siaran.

3. Setiap Lembaga Penyiaran berlangganan dilarang untuk melakukan penyebarluasan tanpa izin atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran lain.

 

Korea Copyright Act

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS

Article 2 (Definitions)

4. “Performers” shall mean the persons who express a work by acting, dancing, musical playing, singing, narrating, reciting, or other artistic means, or who express something other than a work by a similar method including the persons who conduct, direct, or supervise performances;

5. “Phonograms” shall mean the media in which the sound (which refers to voice or sound effect herein; the same hereinafter) is fixed (excluding those in which the sound is fixed together with some visual images);

6. “Phonogram producers” shall mean the persons who plan and assume responsibility for the fixation of sound on phonograms;

8. “Broadcasting” shall mean, among public transmission, the transmission of sounds, images, or sounds and images intended for simultaneous reception by the public;

9. “Broadcasting organizations” shall mean the persons engaged in the broadcasting business;

13. “Cinematographic works” shall mean the creative production in which a series of images (regardless of whether or not accompanied by sound) are collected, and which can be played by mechanical or electronic devices and can be seen, or both seen and heard;

14. “Producers of cinematographic works” shall mean the persons who plan and assume responsibility for the production of cinematographic works;

CHAPTER 3. NEIGHBORING RIGHTS

SECTION 2. RIGHTS OF PERFORMERS
Article 66 (Right to Indicate the Performer’s Name)
Article 67 (Right to Preserve the Integrity)
Article 68 (Inalienability of Performer’s Moral Rights)
Article 69 (Right of Reproduction)
Article 70 (Right of Distribution)
Article 71 (Right of Rental)
Article 72 (Right of Public Performance)
Article 73 (Right of Broadcasting of Performances)
Article 74 (Right of Interactive Transmission)
Article 75 (Remuneration by Broadcasting Organizations to Performers)
Article 76 (Remuneration by Digital Sound Transmission Organizations to Performers)
Article 76-2 (Remuneration by Parties Doing Public Performances Using Commercial Phonograms to Performers)
Article 77 (Joint Performers)

SECTION 3. RIGHTS OF PRODUCERS OF PHONOGRAMS
Article 78 (Right of Reproduction)
Article 79 (Right of Distribution)
Article 80 (Right of Rental)
Article 81 (Right of Interactive Transmission)
Article 82 (Remuneration by Broadcasting Organizations to Producers of Phonograms)
Article 83 (Remuneration by Digital Sound Transmission Organizations to Producers of Phonograms)
Article 83-2 (Remuneration by Parties Doing Public Performances Using Commercial Phonograms to Producers of Phonograms)

SECTION 4. RIGHTS OF BROADCASTING ORGANIZATIONS
Article 84 (Right of Reproduction)
Article 85 (Right of Simultaneous Relay)

CHAPTER 5. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING CINEMATOGRAPHIC WORKS

Article 99 (Cinematization of Works)

(1) If the owner of author’s property rights authorizes a person to cinematize his work, it shall be presumed that such authorization includes each of the following rights, unless otherwise stipulated :
1. To dramatize a work for the production of a cinematographic work;
2. To publicly present a cinematographic work for the purpose of public presentation;
3. To broadcast a cinematographic work for the purpose of broadcasting;
4. To interactively transmit a cinematographic work for the purpose of interactive transmission;
5. To reproduce and distribute a cinematographic work for its original purpose; and
6. To use the translation of a cinematographic work in the same way as applied to such cinematographic work.
(2) If the owner of author’s property rights authorizes a person to exploit his work by means of cinematization, unless otherwise stipulated, he may authorize, after the lapse of five years from the date of his authorization, a cinematization of the work in another form of cinematographic work.

Article 100 (Rights in Cinematographic Works)

(1) If a person, who has agreed with a producer of a cinematographic work to cooperate in the production of a cinematographic work, obtains the copyright for such cinematographic work, it shall be presumed that the rights necessary for the use of such cinematographic work are transferred to the producer of such cinematographic work, unless otherwise stipulated.
(2) Author’s property rights in a novel, play, work of art, or musical work used for the production of a cinematographic work shall not be affected by the provision of Paragraph (1).
(3) As regards the use of a cinematographic work regarding a performer who has agreed with a
producer of such cinematographic work to cooperate for the production of such cinematographic work, it shall be presumed that the right of reproduction pursuant to Article 69, the right of distribution pursuant to Article 70, the right of broadcasting pursuant to Article 73, and the right of interactive transmission pursuant to Article 74 are transferred to the producer of such cinematographic work, unless otherwise stipulated.

Article 101 (Rights of Producers of Cinematographic Works)

(1) Rights necessary for the use of a cinematographic work, which are transferred to the producer of a cinematographic work from the person who has agreed to cooperate for the production of such cinematographic work, shall represent the rights to reproduce, distribute, publicly present, broadcast, interactively transmit, or use by other means such cinematographic work, and may be transferred or be the object of a pledge.
(2) Rights that are transferred to the producer of a cinematographic work from a performer shall represent the rights to reproduce, distribute, broadcast, or interactively transmit such cinematographic work, and may be transferred or be the object of pledge.

Dari pemaparan beberapa pasal RUU Hak Cipta yang sudah disahkan oleh DPR disandingkan dengan Korea Copyright Act, dapat kita lihat dengan jelas bahwa tidak adanya definisi yang jelas terhadap karya cipta Sinematografi dan hal-hal berupa pasal yang mengatur tentang hak ekonomi bagi pelaku maupun Produser Sinematografi. Tidak diaturnya pasal Sinematografi / Perfilman akan berdampak terhadap pelaksanaanya di kemudian hari. Tidak ada pasal tempat bernaung para insan perfilman Indonesia yang memang berkerja khusus dibidang perfilman untuk melindungi hak ciptanya. Disisi lain, ketika tidak diaturnya terhadap hak ekonominya, sangat dimungkinkan terjadi sengketa antara pihak terkait lainnya. Tidak adanya hak mewakili untuk mereproduksi, mendistribusikan, menyiarkan, atau menggunakan dengan cara lain karya sinematografi tersebut, dengan kata lain pelaku maupun Produser Sinematografi di Indonesia hanya siap untuk menerima perjanjian jual putus hasil karya sinematografinya, dan tentunya itu sedikit tidak menguntungkan bukan? Sekian.

Berikut contoh gambar skema logikal proses

Skema Logikal Proses

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2014 in Office

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: